Penjual asing perlu memahami secara spesifik PPh Final, ditetapkan sebesar 2,5% dari total transaksi, tidak termasuk PPN dan Pajak Barang Mewah. Yang penting, pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual sebenarnya, bukan nilai fiskal. Penjual harus memastikan validasi dari Kantor Pajak pada saat menjual, yang berlaku apakah properti tersebut atas nama pembeli atau pengembang. Pengalihan Perjanjian Jual Beli memicu kewajiban ini. Pengembang yang menangani penjualan harus menerbitkan faktur pajak sesuai kode yang berlaku dan menyelesaikan Pajak Pertambahan Nilai (11%) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (20%) dengan pemerintah.

Sebagai pembeli, memahami Pajak Penghasilan 22 adalah yang terpenting. Pajak ini, mirip dengan kredit untuk pembeli yang terutang sebelum Perjanjian Jual Beli, dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Kriteria pajak ini ditetapkan sebesar 1% dari nilai transaksi, bergantung pada faktor-faktor seperti nilai tanah atau ukuran properti. Perhatikan juga Pajak Pertambahan Nilai (11%) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (20%), yang terakhir berlaku untuk transaksi di atas Rp 30 miliar.

Mulai dari Pajak Penghasilan Final penjual hingga Pajak Penghasilan 22 pembeli dan seterusnya, investor asing harus memahami seluk-beluk pajak ini. Penelitian menyeluruh, panduan hukum, dan tetap up-to-date dengan peraturan yang berubah sangat penting. Dengan memecahkan kode perpajakan, Anda dapat membuka perjalanan mulus melalui dunia properti Indonesia yang menawan.

 

Sumber: Guidelines on Foreigners’ Property Ownership in Indonesia