PMK-153 menjadi landasan yang memotivasi kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga R&D pemerintah atau perguruan tinggi di Indonesia. Inisiatif ini memberikan insentif pajak bagi perusahaan korporasi yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan (R&D). Untuk dapat menikmati fasilitas ini, kegiatan R&D harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, kegiatan tersebut harus dilakukan oleh wajib pajak korporasi, kecuali yang berada di bawah kontrak-kontrak tertentu seperti Production Sharing Contract, Contract of Work, atau kontrak pertambangan yang pengaturan pajak penghasilannya berdasarkan pada kontrak dan bukan pada UU Pajak Penghasilan yang berlaku. Kedua, kegiatan ini harus dimulai sejak 26 Juni 2019. Ketiga, kegiatan tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti bertujuan untuk mencapai penemuan baru, berdasarkan konsep dan hipotesis asli, melibatkan ketidakpastian pada hasil akhir, direncanakan dan dianggarkan, serta bertujuan menciptakan penemuan yang dapat secara bebas ditransfer atau diperdagangkan.

Selain itu, kegiatan R&D yang memenuhi syarat harus termasuk dalam prioritas tertentu yang telah ditetapkan dalam PMK-153, seperti sektor pangan, farmasi, tekstil, dan lainnya. PMK-153 juga memberikan definisi lebih lanjut mengenai kegiatan R&D yang memenuhi syarat, dengan membedakan antara penelitian dan pengembangan.

Regulasi ini juga dengan jelas menyebutkan jenis kegiatan yang tidak termasuk dalam definisi R&D, seperti riset pemasaran, kontrol kualitas selama produksi komersial, dan perubahan desain berkala atau musiman pada produk yang sudah ada. Dengan demikian, PMK-153 memberikan dasar yang kuat untuk mendorong inovasi di kalangan perusahaan, dengan menetapkan kriteria yang jelas dan memberikan insentif pajak sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi kegiatan R&D di Indonesia.

 

Sumber: PWC